iden
Get Adobe Flash player

Opini
Typography
DELIK POS • OPINI - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, membuat keputusan sarat multi tafsir dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech. Hal yang menarik untuk dicermati, apakah SE Hate Sepeech hanya dimaksudkan untuk menjerat kelompok tertentu demi melindungi kelompok tertentu lainnya!.

 Banyak pihak yang menyambut baik dengan dikeluarkannya SE tentang hate speech karena dipandang sebagai sebuah penindakan hukum dari Polri dalam menangani Hate Speech. Polri sendiri dalam menganani Hate Speech, dapat menganalisa terkait berbagai pernyataan di media sosial, apakah mengandung unsur yang menyebarkan kebencian dengan pernyataan seseorang dalam menggunakan banyak sarana yang berpotensi menimbulkan konflik.

Meskipun dipandang baik, tetapi terbitnya SE Hate Speech juga menjadi kontroversi karena sarat dengan pasal karet dan mengandung multi tafsir, yang mana dapat berakibat semakin tingginya upaya kriminalisasi.

Adapun beberapa bentuk Hate Speech yang dimaksud dalam SE Kapolri tersebut diantaranya yaitu, pada Nomor 2 huruf (f) disebutkan bahwa Ujaran Kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Delik pidana tersebut diantaranya, 1; penghinaan; 2; pencemaran nama baik; 3; penistaan; 4; perbuatan tidak menyenangkan; 5; memprovokasi; 6; menghasut; 7; penyebaran berita bohong dan semua tindakan tersebut memiliki tujuan dan bisa berdampak pada diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Kemudian, SE tersebut menjelaskan terkait Ujaran Kebencian yang dilakukan melalui media, di antaranya adalah dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik dan pamflet.

Meskipun dengan terbitnya SE Hate Speech dipandang sebagai upaya perlindungan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi tidak sedikit pula yang mengecam atas penerbitan SE tersebut karena juga dapat melanggar HAM seseorang dalam berpendapat dan berekspresi. Menjadi keniscayaan, apabila penerbitan SE Hate Speech dimaksudkan hanya sebagai upaya untuk menakut-nakuti seseorang dan kelompok tertentu lainnya dalam bertindak dan mengeluarkan pendapatnya, baik di muka umum maupun di media sosial. Bahkan, banyak dugaan SE Hate Speech, tidak lain untuk membungkam kebebasan pers dalam memberikan kritikan terhadap pemerintah.

Dugaan tersebut menjadi semakin kental ketika beberapa waktu sebelumnya, pemerintah ingin membuat beberapa pasal karet dalam Rancangan KUHP untuk membungkam berbagai kritikan dari rakyat serta media massa.

Bukanlah sesuatu yang berlebihan jika SE Hate Speech menjadi kontroversi dengan mencakup lingkup melalui media dalam pengujar kebencian seperti orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik dan pamflet. Kita ketahui, sejak rezim Jokowi-JK memimpin, banyak berbagai kritikan yang diarahkan kepada orang nomor satu dan nomor dua di negeri ini. Akan tetapi, kritikan tersebut dilayangkan tidak lain sebagai sebuah sikap kekecewaan rakyat karena berbagai kebijakannya yang dipandang tidak pro rakyat.

Terbitnya SE Hate Speech tentunya telah menjadi ketakutan yang berlebih kepada masyarakat luas karena kebebasannya dalam berpendapat serta berekspresi menjadi terbatasi, padahal dalam konstitusi telah menjamin seseorang dalam mengeluarkan pendapatnya. Dengan rezim demokrasi saat ini, tidak tepat rasanya ketika Kapolri menerbitkan SE Hate Speech, karena pengaturan delik-delik pidana sebagaimana yang tertuang dalam SE tersebut telah ada didalam ketentuan KUHP maupun UU lainnya.

Bagi masyarakat luas, terbitnya SE Hate Speech jangan menjadi ketakutan dan kekhawatiran karena kebijakan tersebut tidak berlaku untuk masyarakat luas dan SE tersebut dimaksudkan hanya sebagai upaya preventif Polri dalam menangani ujaran kebencian. Dalam konstruksi peraturan perundang-undangan, Surat Edaran (SE) merupakan perangkat kebijakan yang dimiliki oleh pimpinan lembaga/instansi negara.
 
Dalam pemberlakuannya, SE hanya bersifat internal dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang. Meskipun demikian, dalam substansi SE tentu saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, kekuatan mengikat SE hanya berlaku serta mengikat secara internal dan administratif di lingkungan instansi/lembaga negara tersebut, bukan utk mengikat pihak luar dengan hak dan kewajiban hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Memang kita menyadari, kebebasan berpendapat dan berekspresi yang telah dijamin dalam UUD 1945 menjadi sesuatu kemajuan dalam era demokrasi. Meskipun demikian, tentunya kebebasan berpendapat dan berekspresi harus mempunyai batasan-batasan untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial. Hal yang terpenting dengan telah diterbitkannya SE Hate Speech adalah Polri harus memiliki wawasan dalam menganalisis untuk dapat membedakan mana tindakan atau pendapat yang menimbulkan konflik sosial dan mana tindakan atau pendapat yang hanya sebagai bentuk kritikan dan tuntutan biasa dari rakyat kepada pemerintah.
 
Kita tentunya tidak menginginkan, bahwa SE Hate Speech diberlakukan untuk mengkriminalisasikan kelompok-kelompok oposisi serta seseorang yang dinilai tidak pro terhadap kebijakan pemerintah. Apabila hal ini terjadi, maka sudah dapat kita nilai bahwa rezim Orde Baru akan kembali dan menjadi sebuah kemunduran dalam demokrasi di negeri ini. 

Dosen FH.Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara (UMSU)

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER