iden
Get Adobe Flash player

Opini
Typography
DELIK POS • OPINI - Dunia hukum di republik ini kembali berduka, salah satu pendekar hukum yang sangat karismatik telah berpulang ke pangkuan sang Illahi. Bagi sebagian besar rakyat negeri ini, tentu saja tidak asing mendengar nama pengacara kondang, Adnan Buyung Nasution.

Abang Buyung, begitulah sapaan akrab beliau dengan keluarga, teman, serta para koleganya. Abang Buyung tutup usia 81 tahun (1934-2015), setelah sebelumnya harus dirawat secara intensif karena menderita sakit jantung dan gagal ginjal.

Sepak terjang Abang Buyung demikian sapaan akrabnya, tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum. Bahkan, sebagian besar hidupnya hanya bergulat dengan penegakan hukum, pejuang demokrasi dan menjunjung hak asasi manusia. Oleh karenanya, sesuatu yang tidak berlebihan jika Abang Buyung dikatakan sebagai pendekar hukum yang hingga akhir hayatnya masih terus berjuang dan menegakkan panji-panji kebenaran dan keadilan dalam dunia hukum.

Tahun 1957, Abang Buyung menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. Lulus sarjana muda, sambil meneruskan kuliah, beliau bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta. Meski sudah menjadi jaksa, tetapi semangatnya sebagai aktivis tidak pudar. Ketika itu Abang Buyung sempat mendirikan sekaligus menjadi Ketua Gerakan Pelaksana Ampera.
 
Tidak hanya itu, beliau juga menjadi anggota Komando Aksi Penggayangan Gestapu. Bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Buyung muda telah ikut turun ke jalan sehingga diinterogasi oleh atasannya. Bahkan, sempat di rumahkan selama satu setengah tahun alias diskorsing dari pekerjaannya sebagai jaksa. Ia tidak diberi pekerjaan dan tidak diberi meja di kantor. Abang Buyung dituduh antirevolusi, anti-Manipol-Usdek, maka setelah berpindah-pindah tugas di daerah, pada 1968 akhirnya Abang Buyung meninggalkan baju jaksa serta juga di-recall dari DPR/MPR.

Lembaga Bantuan Hukum
Tidak lengkap rasanya apabila menyebut nama Abang Buyung tidak disertai dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Setelah berkisar setahun menganggur, kemudian Abang buyung membentuk Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta. Untuk mendukung kerja LBH, Abang Buyung membuka kantor pengacara (advokat). Kantor pengacaranya merupakan salah satu kantor pengacara terbaik di Indonesia. Sementara itu, LBH kemudian menjadi YLBHI dan membawahi beberapa LBH lainnya. Lembaga bantuan bagi kaum miskin dan tertindas tersebut pun tumbuh besar dan kemudian dikenal sebagai lokomotif demokrasi.

Mengenai pendirian LBH, Abang Buyung tentunya mempunyai cerita menarik. Ketika ia menjadi jaksa dan bersidang di daerah-daerah terpencil, ia melihat orang-orang yang menjadi terdakwa pasrah saja menerima dakwaan yang ditimpakan kepadanya. Dari sana ia berpikir, orang-orang kecil yang buta hukum itu perlu dibantu. Abang Buyung dengan tegas menyatakan, bahwa untuk menegakkan hukum dan keadilan, posisinya harus seimbang. Oleh karenanya, beliau berpikir, harus ada orang yang membela kaum-kaum yang buta akan hukum tersebut.
 
Meskipun telah mempunyai ide brilian, tetapi niat itu dipendamnya. Kemudian, saat Abang Buyung kuliah Universitas Melbourne, Australia, ia melihat bahwa di negara itu ada Lembaga Bantuan Hukum. Itu membuat ia sadar bahwa bantuan hukum itu ada pola, model, dan bentuknya. Sesaat kemudian ia pulang ke Indonesia dan menyampaikan ide itu kepada Kepala Kejaksaan Agung Soeprapto. Soeprapto memang memuji ide itu, tetapi ia menganggap belum waktunya diwujudkan. Abang Buyung menyadari saat itu memang belum mendukung gagasan tersebut. Lantas, beliau baru bisa merealisasikan idenya untuk membentuk LBH setelah keluar dari Kejaksaan.


Gagasan Demokrasi Konstitusional
Sebagai aktivis yang pro terhadap kaum tertindas, Abang Buyung berulang kali mempunyai beberapa gagasan brilian, yang salah satu gagasannya mengenai demokrasi konstitusional. Gagasannya tersebut tidak lain sebagai sebuah konsep dalam Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai hukum dasar untuk menjamin hak-hak warga negara yang bernaung dalam sebuah negara. Dengan menyandang Guru Besar pada Melbourne Law School The University of Melbourne, Australia pada tahun 2010. Abang Buyung menyampaikan pidatonya pada pengukuhan Guru Besar berjudul Towards Constitutional Democracy in Indonesia (Menuju Demokrasi Konstitusional Indonesia), bahwa beliau menggambarkan jatuh bangun demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia.

Dalam pandangan si Abang, meskipun konstitusi telah mengalami perubahan, tetapi keberadaan negara Indonesia yang konstitusional dan mengesahkan jaminan yang lebih kuat terhadap HAM, namun belum memuaskan. Hal ini menurut beliau karena masih banyak perundang-undangan yang dibentuk pasca reformasi justru bertentangan dengan konstitusi. Dengan menempuh pendidikan hukum di Australia pada tahun 1958, Abang Buyung, mempunyai niat untuk dapat lebih mendalam mempelajari konsep negara hukum, demokrasi konstitusional, supremasi hukum (rule of law) serta asas hormat kepada hak asasi manusia. Terlebih lagi, sejarah LBH bagi Adnan Buyung sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari perjuangan untuk menegakkan konstitusionalisme sejati di Indonesia.
 
Abang Buyung memang dikenal sebagai pengacara kondang yang membela kaum miskin dan tertindas. Meskipun demikian, Abang Buyung juga adalah seorang tokoh bangsa dalam sejarah perjuangan untuk menegakkan demokrasi dan menjunjung hak-hak asasi manuisa. Republik ini pastinya akan selalu merindukan sosok si Abang Buyung dengan gagasannya yang brilian serta perjuangannya yang tidak kenal lelah, beliau pun sangat dihormati oleh seluruh rakyat negeri ini. Selamat jalan Abang Buyung, semoga generasi penerus bangsa ini dapat meneruskan segala perjuangan yang telah diberikan dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Dosen FH.UMSU

 

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER