iden
Get Adobe Flash player

Opini
Typography
DELIK POS • OPINI - Kepemimpinan Jokowi beserta jajaran dalam kabinetnya hampir genap satu tahun memimpin negeri ini. Dapat dikatakan dalam periode kepemimpinan yang akan mencapai satu tahun, masih banyak sektor-sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengalami penurunan drastis, terutama degradasi penegakan hukum dan krisis ekonomi yang mendapat sorotan tajam pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Di samping itu, ada beberapa persoalan yang dianggap penting untuk segera diatasi dalam pemerintahan kabinet kerja, yakni persoalan rangkap jabatan oleh para pembantu presiden.

Rangkap jabatan menjadi persoalan penting jika dilakukan oleh pejabat negara khususnya menteri negara yang memiliki pertanggungjawaban langsung dibawah presiden. Hal ini tentu saja menjadi persoalan penting karena tidak hanya menyangkut etika moral dalam mengemban jabatan publik serta sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, tetapi juga menyangkut beban keuangan negara yang mengalami defisit anggaran akibat pemenuhan fasilitas pejabat negara.

Dalam pemerintahan Jokowi yang hampir genap berumur satu tahun masa kepemimpinannya, tetapi ada pembantunya yang hingga kini masih berstatus rangkap jabatan. Tidak itu saja, pada perombakan kabinet beberapa waktu lalu, presiden Jokowi juga memerintahkan menteri yang baru dilantiknya tersebut untuk sementara waktu rangkap jabatan dengan jabatan yang setingkat di dalam kabinet kerja.

Beberapa menteri negara yang hingga kini diketahui masih rangkap jabatan adalah Puan Maharani yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Cahyo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Bahkan, sebelumnya juga Luhut Panjaitan yang menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan serta baru dilantik pada Reshuffle Jilid I, juga sempat rangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Sebagaimana yang kita ketahui, sebelum dilantik menjadi Menteri Negara, baik Puan Maharani, Cahyo Kumolo maupun Pramono Anung telah terdaftar sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan. Menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, bahwa baik Puan Maharani, Cahyo Kumolo maupun Pramono Anung, hingga saat ini masih belum membuat surat pengunduran diri sebagai anggota DPR. Meskipun demikian, dalam hal penggajiannya tetap dianggarkan tetapi ditahan oleh Sekjen DPR karena telah di nonaktifkan.
 
Dalam hal rangkap jabatan, sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh beberapa pembantu presiden tersebut. Hal ini karena ada beberapa jabatan menteri yang juga sebagai ex officio menjabat sebagai pimpinan lembaga negara lainnya.

Salah satu lembaga negara yang menyatakan pimpinan dan komisionernya sebagai ex officio adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Sebagaimana dalam Pasal 5 Peraturan Presiden (PP) No.17 Tahun 2005 jo PP No.17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, bahwa keanggotaan Kompolnas yang terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang mana adalah Menteri Negara Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
 
Larangan Menteri Rangkap Jabatan
Dengan menyandang status rangkap jabatan, pejabat publik baik sebagai pejabat negara di lingkungan pemerintahan serta di ranah kekuasaan lainnya, rangkap jabatan yang disandang menteri juga tidak diperkenankan terhadap jabatan publik lainnya.

Sebagaimana dalam Pasal 23 Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan. Diantara ruang lingkup larangan rangkap jabatan tersebut, diantaranya dengan menyandang jabatan sebagai, (a). pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b). komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau (c). pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.


Dalam UU No.39 Tahun 2008 pada bagian umum penjelasannya secara tegas menyebutkan bahwa Undang-Undang Kementerian Negara disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien yang menitikberatkan pelayanan publik.

Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Bahkan, seorang menteri diharapkan dapat melepas tugas dan jabatan-jabatan lainnya demi fokus dalam mengemban tugas pemerintahan.

Menteri selaku pemimpin dari suatu Kementerian Negara memillki peran yang strategis dan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait suatu bidang Kementerian yang dipimpinnya. Ketentuan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dengan tegas menyatakan seorang pembantu presiden dilarang rangkap jabatan, meskipun dalam keadaan nonaktif terhadap keanggotaan yang disandangnya di instansi lain.

Jika menteri yang masih berstatus rangkap jabatan tidak menanggalkan jabatan di instansi lainnya, maka sang menteri pun dapat diberhentikan oleh presiden secara konstitusional.

Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) huruf d UU No.39 Tahun 2008, bahwa Menteri dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Rangkap jabatan yang dilakukan pembantu presiden, sesungguhnya telah melanggar etika moral sebagai pejabat publik. Terlebih lagi, menteri secara politik merupakan pilihan dari rakyat secara tidak langsung. Untuk itu, sudah selayaknya presiden Jokowi segera bertindak untuk memberikan sanksi kepada menteri yang masih berstatus sebagai anggota DPR.
 
Presiden Jokowi dalam pelantikannya beberapa waktu lalu pernah berujar, bahwa akan membangun pemerintahan kabinet profesional tanpa tebang pilih dan lebih ramping.

Meskipun demikian, dalam realitanya masih banyak menteri yang sarat dengan kepentingan politik serta melanggar aturan hukum dan etika dengan rangkap jabatan. Oleh karenanya, presiden Jokowi harus konsisten untuk membangun pemerintahannya secara efektif dan efesien tanpa tebang pilih demi menggapai tujuan berbangsa dan bernegara.

 

Dosen FH.UMSU

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER