iden
Get Adobe Flash player

Opini
Typography
DELIK POS • OPINI - Kontroversi Komjen Pol Budi Waseso dengan berbagai manuvernya terhadap penegakan hukum akhirnya telah berakhir seiring dengan serah terima jabatan kepada Kabareskrim baru, Komjen Pol Anang Iskandar. Komjen Buwas akan ditempatkan menjadi Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) yang berkedudukan langsung dibawah kendali presiden.

Kedua jenderal bintang tiga tersebut harus bertukar jabatan karena derasnya muatan politik. Banyak yang menduga, pencopotan Komjen Buwas, tidak lain terkait dengan upayanya dalam membongkar kasus mega korupsi di PT.Pelabuhan Indonesia II (Pelindo).

Dalam membongkar kasus dugaan korupsi di Pelindo II, Komjen Buwas dinilai terlalu “berani” untuk menggeledah ruang kerja Direktur Pelindo II, RJ Lino. Hal ini tentunya menjadi bumerang bagi Komjen Buwas terhadap pertaruhan jabatannya sebagai Kabareskrim. Setidaknya, pencopotan Komjen Buwas disinyalir adanya muatan politis, karena RJ Lino, memiliki kedekatan dengan Menteri Sofyan Djalil serta Wapres Jusuf Kalla.

Meskipun publik telah mengetahui pencopotan Komjen Buwas adanya tekanan politik, tetapi Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, berulang kali mengelak alasan pencopotan Komjen Buwas karena adanya tekanan politik. Dalam acara sertijab, Badrodin mengatakan Buwas dimutasi karena sosoknya dibutuhkan untuk menangani berbagai kasus narkoba di Indonesia. Bahkan, Badrodin meyakini pemberantasan narkoba akan lebih baik jika BNN dinahkodai oleh Budi Waseso.

Kontroversi Komjen Buwas
Terlepas dari adanya kontroversi terhadap pencopotan Komjen Buwas, pergantian tambuk kepemimpinan di Bareskrim tersebut, pastinya telah dinantikan sejak Komjen Buwas menjabat sebagai Kabareskrim. Hal ini karena sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Bareskrim, Komjen Buwas beberapa kali telah membuat berbagai pernyataan dan tindakan yang sarat dengan kontroversi dan terlampau arogan demi penegakan hukum. Sikap kontroversi Komjen Buwas tidak lain terkait dengan kasus yang dialami Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sesaat pengusulannya menjadi calon Kapolri.

Berbagai upaya kriminalisasi, baik terhadap pimpinan KPK, komisioner KY maupun para pegiat anti korupsi, menjadi bukti bahwa Komjen Buwas sebagai tangan kanan Komjen Budi Gunawan untuk melakukan perlawanan “balas dendam” terhadap KPK. Akibat sikap kontroversinya dengan melakukan berbagai upaya kriminalisasi, membuat desakan publik terhadap pencopotan Komjen Buwas menjadi semakin deras. Bahkan, mantan PP Muhammadiyah, Syafii Ma’arif, juga mendesak presiden Jokowi agar memerintahkan Kapolri untuk mencopot Komjen Buwas sebagai Kabareskrim karena telah mengakibatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi lemah.

Harapan Kabareskrim Baru
Dengan memegang tambuk kepemimpinan sebagai Kabareskrim baru, Komjen Anang Iskandar, diharapkan tidak mengikuti jejak kontroversi Komjen Buwas. Jejak yang dimaksudkan tersebut tidak lain bersikap arogan, melakukan upaya kriminalisasi dan terlibat dalam kepentingan politik. Bukan menjadi rahasia lagi, jika sikap kontroversi yang dilakukan oleh Komjen Buwas tidak lain akibat adanya intervensi kepentingan politik kelompok tertentu. Padahal, dengan menjabat posisi strategis, sudah seyogyanya Kabareskrim harus terbebas dari intervensi politik dan bersikap objektif dalam menangani perkara pidana.

Adanya intervensi kepentingan politik, telah membuat korp baju coklat tersebut mudah dipengaruhi oleh sekelompok tertentu. Akibatnya, penanganan perkara yang semestinya tidak perlu dilakukan justru kasusnya dimanipulasi untuk melemahkan lembaga yang dipimpinnya. Bebas dari kepentingan politik, inilah yang semestinya harus dilakukan oleh Bakareskrim baru, Komjen Anang Iskandar. Tidak cukup hanya bebas kepentingan politik, untuk dapat membuka kepercayaan publik, Kabareskrim baru semestinya harus mengaudit perkara-perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim sejak Komjen Buwas menjabat.

Mengaudit perkara yang dahulu ditangani Komjen Buwas, menjadi hal yang mendesak untuk menimbulkan kepercayaan publik terhadap Bareskrim. Adapun perkara yang menimbulkan kesan terhadap upaya kriminalisasi, semestinya harus dihentikan seperti kasus pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto, Komisioner KY, dan pegiat anti korupsi lainnya. Meskipun demikian, Kabareskrim baru Komjen Anang Iskandar, harus tetap menangani perkara dugaan mega korupsi di beberapa instansi pemerintah dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Sebagai catatan, saat ini diketahui ada 67 kasus korupsi yang tengah ditangani Bareskrim. Delapan diantaranya sudah masuk tahap penyidikan, sementara 59 kasus masih tahap penyelidikan.

Beberapa kasus yang tengah diusut Bareskrim saat ini diantaranya kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane oleh Pelindo II, kasus dugaan korupsi program pembayaran paspor secara elektronik (payment gateway), kasus dugaan korupsi dan pencucian uang atas penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), kasus dugaan korupsi pengadaan 49 paket "uninterruptible power supply" dalam APBD-P DKI Jakarta 2014, kasus dugaan korupsi dalam proyek pencetakan sawah Kementerian BUMN Tahun 2012--2014 di Ketapang, Kalimantan Barat dan kasus dugaan korupsi pengadaan BBM high speed diesel (HSD) pada PT PLN (Persero) tahun 2010.

Selain menindaklanjuti kasus dugaan mega korupsi tersebut, Kabareskrim Komjen Anang Iskandar, kedepannya diharapkan dapat membuka kembali hubungan baik dengan KPK dan bersinergi dalam menangani kasus-kasus korupsi. Membuka hubungan baik dengan KPK, tidak hanya dapat memperkuat penegakan hukum terutama dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, melainkan juga dapat menutup kemungkinan adanya serangan balik dari para koruptor.

Dengan memiliki rekam jejak yang “tidak cacat” dan terbebas dari intervensi kepentingan politik, publik menaruh harapan besar kepada Kabareskrim baru, Komjen Anang Iskandar, untuk memimpin Bareskrim dengan bersinergi bersama KPK dalam membongkar kasus-kasus korupsi di republik ini. Meskipun kini banyak berbagai bentuk serangan balik koruptor, kita percaya bahwa korupsi dapat diberantas apabila Kabareskrim dapat bersinergi dan saling mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi.
 
Hal yang terpenting adalah Kabareskrim baru kedepannya diharapkan tidak menggunakan logika berpikir sesat dengan karakter arogan dan emosional serta dilandasi kepentingan politik untuk mengkriminalisasikan pimpinan lembaga negara yang menyuarakan pemberantasan korupsi dan melawan para tikus-tikus berdasi. Akan tetapi, Kabareskrim harus membuktikan kepada publik bahwa Polri adalah alat negara dan mitra rakyat dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan terbebas dari muatan kepentingan politik.

Dosen FH.UMSU

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER