iden
Get Adobe Flash player

Opini
Typography

Ilustrasi 

DELIK POS ● OPINI - Tahun 2015 menjadi awal dalam pelaksanaan pesta demokrasi model baru untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Hal yang menarik pada Pemilukada tahun ini dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah air. Sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2015, bahwa Pemilukada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentu saja, gagasan pelaksanaan Pemilukada serentak tidak terlepas juga dari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), yang mana kedepannya dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019.

Dengan dukungan 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota, tentunya dapat dikatakan selama ini penyelenggarakan Pemilukada hampir tiap dua hari sekali dilaksanakan. Hal inilah yang menjadi cerminan agar pelaksanaan Pemilukada dapat segera dilakukan secara efesiensi, menghemat biaya dan tenaga. Bahkan, Pemilukada yang telah dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat dapat dijadikan sebuah contoh penghematan anggaran. Sebab, di kedua daerah tersebut, biaya penyelenggaraan Pemilukada dapat terpangkas hingga 60 persen setelah Aceh menggabungkan pelaksanaan pemilihan Gubernur dengan 17 pemilihan Bupati. Begitu juga halnya dengan Sumatera Barat yang menggabungkan pemilihan Gubernur dengan 11 pemilihan Bupati/Walikota.

Berdasarkan UU Pemilukada yang sebelumnya menimbulkan kontroversi, bahwa pelaksanaan Pemilukada serentak dapat digelar pada tahun 2015, 2018, dan 2020. KPU sebagai penyelenggara pemilu telah merencakan pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 16 Desember 2015. Dengan demikian, untuk pelaksanaan Pemilukada pertama kali bakal menguras tenaga. Hal ini mengingat ada 204 kepala daerah yang pada tahun ini akan habis masa jabatannya.

Menurut Pasal 5 Ayat (3) UU No 1/2015, tahapan penyelenggaraan pilkada meliputi (a) pendaftaran bakal calon (b) uji publik (c) pengumuman pendaftaran calon (d) pendaftaran calon (e) penelitian penetapan syarat calon (f) penetapan calon (g) pelaksanaan kampanye (h) pelaksanaan pemungutan suara (i) penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara (j) penetapan calon terpilih (k) penyelesaian sengketa hasil dan (l) pengangkatan calon terpilih.

Sebagaimana dalam Pasal 201 UU No.1/2015, Pemilukada serentak dilaksanakan pada beberapa gelombang. Pertama, pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2015. Kedua, pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2018, dengan masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan tahun 2020.

Dalam hal Pemilukada yang tidak dapat diselenggarakan karena tidak terdapat calon yang mendaftar maka diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2020. Ketiga, pemungutan suara serentak dalam Pemilihan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2020. Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.
 
Dengan banyaknya kepala daerah pertahana/incumbent yang mencalonkan diri kembali, maka sudah tentu di daerah tersebut mengalami kekosongan kepemimpinan. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berakhir masa jabatan tahun 2016 dan tahun 2017, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif pada tahun 2018. Kemudian, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berakhir masa jabatan tahun 2019, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif pada tahun 2020.

Sengketa Massal Pemilukada Serentak
Meskipun pelaksanaan Pemilukada serentak dapat merendam biaya tinggi dan mengurangi tenaga dalam mencari pemimpin bangsa, tetapi tidak dapat kita pungkiri pula pelaksanaan Pemilukada yang baru pertama kali diselenggarakan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam problem. Adapun problem yang diprediksi menjadi salah satu krikil tajam penyelenggaraan Pemilukada tersebut, yakni sengketa massal Pemilukada. Bukan menjadi rahasia apabila selama ini pelaksanaan Pemilukada di setiap daerah selalu memunculkan sengketa Pemilukada karena sebagian besar calon kepala daerah yang tidak siap untuk kalah.

 Berbeda dengan pelaksanaan Pemilukada sebelumnya yang mana sengketa hasil Pemilukada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada pelaksanaan Pemilukada serentak, lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil Pemilukada adalah Mahkamah Agung (MA). Hal ini sebagaimana dalam putusan MK yang menghapus kewenangan menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan sengketa pemilukada bukan lagi kewenangan MK.

Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan ditangani oleh hakim adhoc di Pengadilan Tinggi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 157 UU No.1 Tahun 2015, yang menegaskan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, MA menetapkan 4 (empat) Pengadilan Tinggi yang akan menangani sengketa hasil Pemilihan yang tersebar di seluruh Indonesia.
 
Dalam proses sengketa hasil Pemilukada, Pengadilan Tinggi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan. Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi, tentunya dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan Pengadilan Tinggi dibacakan. MA pun dapat memutuskan permohonan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, Oleh karenanya KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Kita menyadari bahwa setiap pelaksanaan Pemilukada selalu diselimuti dengan konflik, baik konflik vertival maupun konflik horizontal. Bahkan, banyak yang menilai bahwa pemilukada secara langsung hanya akan menimbulkan konflik bangsa yang berkepanjangan.

Untuk itu, semestinya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, kita secara bersama harus menghormati proses Pemilukada tanpa diiringi dengan konflik yang hanya akan merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Pelaksanaan Pemilukada serentak, tentunya tidak hanya sebagai model dalam mencari pemimpin bangsa secara efesiensi, tetapi lebih dari itu juga menjadi gerbang dalam mencari pemimpin bangsa yang berkualitas, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai demokrasi.

Terlebih lagi, Pemilukada serentak juga diharapkan agar pemimpin kepala daerah yang terpilih dapat segera fokus untuk membangun daerahnya tanpa waktunya harus dihabiskan oleh kegiatan kepentingan politik belaka. Kini, sudah saatnya kita bersama menyongsong Pemilukada serentak untuk melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas tanpa harus terjebak dalam konflik yang menyesatkan.

Alumnus FH.UMSU
 

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER