iden
Get Adobe Flash player

Opini
Typography

Instrumen Pemberantasan Korupsi    

DELIK POS ● OPINI - Tingkat pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena yang sejak dulu sulit dibantah dengan argumentasi apa pun.

Perilaku menyimpang itu tidak saja telah berlangsung secara sistematis, dan bersifat institusional, melainkan juga telah masuk kedalam wilayah institusi peradilan pidana yang semestinya berdiri sebagai "tiang penyangga".

Sekalipun laporan resmi pemerintah mengindikasikan adanya peningkatan intensitas penanganan kasus korupsi secara signifikan namun itu belum merefleksikan fakta yang sesungguhnya.

Tingkat "dark number of corruptions" diperkirakan jauh lebih besar daripada "recorded corruptions". Oleh sebab itu, ketika Indonesia dinobatkan ke dalam kategori negara terkorup di dunia, tidak ada yang heran, seolah-olah fenomena itu sudah "being taken for granted", sehingga tidak perlu diperdebatkan.

Fenomena korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana, dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan difungsionalisasi hukum pidana. Atas dasar itu, sudah sepatutnya dilakukan revisi dan reorientasi kebijakan pemberantasan konteks pembaruan hukum pidana.

Guru Besar dan Ahli Hukum Pidana Indonesia

Pembaruan hukum pidana dalam penanggulangan masalah korupsi harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi "legal substance, dan legal culture". Meskipun undang-undang merupakan aspek penting yang akan menentukan bekerjanya sistem peradilan pidana, namun keberadaan undang-undang saja tidak akan menjadi "sufficient condition".

Sekalipun ia merupakan suatu "necessary condition" akan tetapi adanya "political will", perilaku aparat penegak hukum, konsistensi penerapan hukum, dan budaya hukum adalah "determining factors".

Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan berbagai undang-undang lain yang mendukung, dapat dijadikan sebagai titik pangkal untuk melakukan pembenahan terhadap ketiga aspek tersebut.

Undang-undang korupsi tidak saja memenuhi karakteristik sebagai undang-undang pidana khusus, melainkan sekaligus sebagai hukum pidana khusus karena korupsi itu perbuatannya bersifat khusus (bijzonderlijik feiten).

Tindak pidana korupsi tergolong sebagai "extra ordinary crime", sehingga untuk memberantasnya dibutuhkan "extra ordinary instrument" dalam hubungan ini, penerapan konsep "materiele wederrechtelijk", konsep "reversal of the burden of proof" (omkering van de bewijlast), dan pembentukan institusi khusus sebagai "anti corruption agency" yang independen menjadi cukup penting dan relavan dalam kerangka pembaruan hukum pidana. 

Hanya saja, perlu diperhatikan agar instrumen-instrumen khusus itu tidak menjadi "monster" yang menakutkan dan merupakan "duri" dalam hukum pidana.

 

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER