iden
Get Adobe Flash player

Opini
Typography

 

Interaksi Kewajiban dan Pemangku Kepentingan, Jilid I    

DELIK POS ● OPINI - Jika kita membahas wilayah perairan yuridiksi suatu Negara, maka akan terkait didalamnya hak berdaulat dan menjalankan kedaulatan dari Negara itu, yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab suatu Negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dilaut.

Salah satu implementasinya adalah melakukan penegakan hukum dilaut ( Law Enforcement at Sea ) untuk menciptakan keselamatan dan keamanan laut secara terpadu di Negara tersebut.

Penegakan hukum dilaut sangat penting, karena merupakan upaya penegakan Undang Undang dan peraturan peraturan yang menjadi instrument pengaturan wilayah perairan kedaulatan Negara, penggunaan laut sebagai sarana perhubungan dan komunikasi serta mengatur tata tertib pemanfaatan sumber daya dilaut, lingkungan hidup dan ekosistimnya.

Dalam upaya penegakan hukum dilaut yang dilaksanakan melalui suatu Operasi Patroli Keamanan dan Keselamatan laut, baik secara parsial oleh berbagai pemangku kepentingan ( stake holder) dilaut dan secara terkoordinasi yang diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keamanan laut, ada beberapa catatan dari hasil patroli keamanan dan keselamatan laut, yaitu kasus kapal yang memiliki SPB, namun ketika diperiksa ditengah laut ternyata tidak laiklaut.

Kapal dianggap tidak laik laut karena terbukti tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang ditetapkan peraturan tentang keselamatan kapal ( sertifikat kapal ada yang mati, PMK tidak berfungsi dan alat keselamatan kurang memadai, tanda pendaftaran kapal tidak dipasang, muatan berlebih / over draft, muatan tidak sesuai dengan dokumen muatan, sijil awak kapal tidak sesuai , buku pelaut mati , adanya penumpang gelap / asing, OWS kurang berfungsi dengan baik, dsb ).

Namun faktanya, Kapal tersebut dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ) yang ditanda tangani dan disyahkan Syahbandar Pelabuhan, dimana kapal tersebut memulai pelayaran ( Pelabuhan Asal ), artinya Kapal tersebut sebenarnya telah melalui pemeriksaan administrasi dan fisik di pelabuhan dan dianggap laik laut serta telah memenuhi ketentuan / peraturan untuk melakukan pelayaran dilaut.

Dari permasalahan yang terjadi, sporadisnya menimbulkan pertanyaan menggelitik, apakah Kapal kapal itu yang memang nakal untuk tidak mau memenuhi ketentuan sesuai peraturan ataukah pemeriksaan yang dilakukan aparat berwenang di Pelabuhan khususnya petugas Kesyahbandaran yang kurang teliti dan kurang fokus dalam pemeriksaan kapal di pelabuhan ?.

Kita semua tahu bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.1 Tahun 2010 tentang Tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( Port Clearance ), telah dijelaskan secara terperinci ketentuan dan prosedur bagaimana Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan.

Namun pertanyaannya, apakah telah diimplementasikan secara benar oleh petugas pemeriksa yang mempunyai kewenangan di lapangan dan apakah telah dipatuhi dengan baik oleh Nakhoda / Operator / pemilik Kapal ?.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( Port Clearance ) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.

Definisi dari Surat Persetujuan Berlayar itu sendiri adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER