iden
Get Adobe Flash player

DELIK POS ● OPINI - Tahun 2015 menjadi awal dalam pelaksanaan pesta demokrasi model baru untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Hal yang menarik pada Pemilukada tahun ini dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah air. Sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2015, bahwa Pemilukada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DELIKPOS.ID OPINI, Kontroversi terhadap putusan hakim Sarpin dalam sidang gugatan Komjen Budi Gunawan (BG) beberapa waktu lalu, ternyata mampu untuk merubah wajah baru praperadilan dalam ranah hukum pidana. Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang seakan imbas dari putusan Sarpin terkait dengan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan.

DELIKPOS.ID OPINI, Ditengah berbagai intervensi dan ancaman dari negara asing, pelaksanaan eksekusi terpidana mati jilid II telah dilakukan beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, pada pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati juga menjadi cerminan akan adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum di republik ini.

DELIKPOS.ID OPINI, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang mana telah berlangsung lebih kurang setengah tahun memimpin negeri ini, tetapi kinerja para kabinet presiden Jokowi dapat dikatakan sangat mengecewakan publik tanah air. Kini, sudah saatnya presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan, memutuskan untuk segera melakukan reshuffle kabinet atau mengganti para menteri dalam kabinet kerja Jokowi-JK.

DELIKPOS.ID OPINI, Tanggal 1 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia, tentu saja peringatan tersebut selalu menyita perhatian masyarakat dunia, tidak terkecuali juga di negeri ini. Bahkan, peringatan hari buruh di Indonesia telah ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak tahun 2014 oleh presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun demikian, peringatan hari buruh tentunya masih menyisahkan pekerjaan rumah yang teramat besar terhadap kesejahteraan kaum buruh.

DELIK POS ● OPINI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat gebrakan dalam hal menyehatkan penggunaan anggaran negara dalam periode kepemimpinannya. Apabila pada pemerintahan sebelumnya, para aparatur negara berlomba dalam menghabiskan anggaran negara, kini presiden Jokowi telah membuat suatu terobosan baru dengan menggerakkan program nasional terhadap penghematan anggaran negara.

OPINI, DELIKPOS.ID Ditengah ketegangan politik yang semakin tinggi di masa-masa awal keanggotaan baru wakil rakyat di senayan, kini dewan terhormat pun akhirnya telah menyepakati untuk mengakhiri kisruh di tubuh parlemen. Fraksi-fraksi pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan fraksi-fraksi pendukung presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah mencapai titik temu setelah adanya kesepakatan terhadap empat poin utama yang akan menjadi pegangan para ketua umum parpol dalam mengakhiri konflik yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OPINI, DELIKPOS.ID Pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) dalam waktu dekat akan segera menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini tersiar dengan pernyataan dari wakil presiden Jusuf Kalla yang memastikan harga BBM bersubsidi akan naik sebelum 2015. Tentu saja kenaikan BBM yang diprediksikan membengkak lebih kurang Rp.3000, akan membuat rakyat kembali mencekik leher. Akan tetapi, dengan berbagai jurus plesetan kata, penguasa saat ini pun mengklaim bahwa bukan bermaksud menaikkan BBM, melainkan akan mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor yang menyentuh kepentingan rakyat, benarkah?